MASA ORDE BARU

MASA ORDE BARU

Secara resmi presiden Soekarno mengakhiri kekuasaan dan menyerahkan kepada Letjen Soeharto pada tanggal 20 Februari 1967 yang dikukuhkan dalam Sidang Istimewa MPRS dengan ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967. sehingga secara resmi Indonesia memasuki masa pemerintahan Orde Baru.

Hakikat Orde Baru

Tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diletakkan pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Landasan Orde Baru :

a.       Landasan Ideal : Pancasila

b.      Landasan Konstitusional : UUD 1945

c.       Landasan Operasional : TAP MPRS/MPR

Beberapa ketetapan MPRS pada masa Orde Baru :

·         TAP MPRS No. IV/MPRS/1966 dan TAP MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang pengukuhan tindakan pengemban Supersemar yang membubarkan PKI beserta organisasi massanya.

·         TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan faham dan ajaran Komunisme/Marxieme-Leninisme di Indonesia

·         TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang pelurusan kembali tertib konstitusional berdasarkan Pancasila dan tertib hukum

Pembangunan nasional selalu berpatokan pada Trilogi Pembangunan yaitu :

v   Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat

v   Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

v   Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis

Yang diterapkan dalam Delapan Jalur Pemerataan yaitu :

1.            Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, terutama sandang, pangan dan perumahan

2.            Pemerataan kesempatan  memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan

3.            Pemerataan pembagian pendapatan

4.            Pemerataan kesempatan kerja

5.            Pemerataan kesempatan berusaha

6.            Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususunya bagi generasi muda dan kaum wanita

7.            Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air

8.            Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan

PROSES  MUNCULNYA  REFORMASI

 DAN JATUHNYA PEMERINTAHAN ORDE BARU

Faktor munculnya reformasi

A. Adanya ketidakadilan di bidang perekonomian dan hukum selama pemerintahan orde baru selama 32 tahun

B. Krisis Politik

Pembaharuan yang dituntut terutama ditukukan pada terbitnya lima paket undang-undang politik yang dianggap menjadi sumber ketidakadilan yaitu :

v  UU No. 1 tahun 1985 tentang pemilihan umum

v  UU No. 2 tahun 1985 tentang susunan, kedudukan, tugas dan wewenang DPR/MPR

v  UU No. 3 tahun 1985 tentang Parpoil dan golongan karya

v  UU No. 5 tahun 1985 tentang referendum

v  UU No. 8 tahun 1985 tentang organisasi massa

C.  Krisis Hukum

 Pelaksanaan hukum pada masa orde baru terdapat banyak ketidakadilan terutama yang menyangkut hukum bagi keluarga pejabat. Bahkan hkum dijadikan sebagai pembenaran atas tindakan dan kebijakan pemerintah atau sering terjadi rkayasa dalam proses peradilan.

D.  Krisis Ekonomi

Faktor penyebab krisis ekonomi yang melanda Indonesia antara lain :

1. Utang Luar Negeri Indonesia
2. Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945
3. Pola pemerintahan sentralistis

E.   Krisis Kepercayaan

      Krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan rakyat kepada kepemimpinan Soeharto. Puncak dari ketidakpercayaan rakyat adalah terjadinya berbagai aksi demonstrasi menentang pemerintah karena mengeluarkan kebijakan yang melukai hati rakyat misal kenaikan BBM dan ongkos angkutan pada 4 Mei 1998. puncak aksi rakyat dan mahasiswa terjadi pada 12 Mei 1998 dimana terjadi peristiwa penembakan terhadap Mahasiswa Trisakti  oleh aparat yaitu :

v    Elang Mulia Lesmana

v    Heri Hertanto

v    Hendriawan Lesmana

v    Hafidhin Royan

Yang akhirnya mendorong timbulnya aksi massa lebih besar pada 13 dan 14 Mei 1998 sehingga terjadi aksi anarkis terutama ditujukan pada etnis Cina.

Tuntutan mundur kepada Soeharto semakin menguat setelah munculnya tokoh-tokoh masyarakat yang ikut menuntut Soeharto mundur diantaranya :

1.      Gus Dur

2.      Amien Rais

3.      Megawati

4.      Sri Sultan Hemengkubuwono X

( Yang dikenal dengan Tokoh Deklarasi Ciganjur)

pada tanggal 21 Mei 1998 kemudian menyerahkan kekuasaan pada BJ. Habibie