Konflik Indonesia-Belanda Menyangkut Masalah Papua

Konflik Indonesia-Belanda
 Menyangkut Masalah Papua

A. Perjuangan Diplomasi

Usaha-usaha yang ditempuh antara lain :

1. Kabinet Ali Sastroamidjojo I   Membawa masalah Irian Barat ke forum PBB namun belum berhasil
2. Kabinet Burhanuddin Harahap   Membawa masalah Irian Barat dalam Sidang Majelis Umum PBB namun juga gagal

Alasan : Belanda menyatakan masalah Ir-Bar adalah masalah bilateral Indonesia-Belanda sehingga harus diselesaikan melalui Uni Indonesia-Belanda

3. Kabinet Ali Sastroamidjojo II  Membatalkan seluruh isi persetujuan dalam KMB yang diikuti dengan pembentukan Propinsi Irian Barat ( 17 Agustus 1956) dengan ibukota di Soa Siu, Tidore serta mengangkat Zainal Abidin Syah sebagai gubernur

B. Konfrontasi Ekonomi

Pihak Indonesia memutuskan segala aktivitas hubungan perekonomian yang berkaitan dengan Belanda dengan cara :

1)   18 Nopember 1957 diadakan rapat umum di jakarta yang dilanjutkan dengan aksi mogok para buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda pada 2 Desember 1957

2)   Melarang aktivitas maskapai penerbangan Belanda (KLM) di wilayah Indonesia

3)   Pengambilalihan aset-aset milik Belanda al :

          a. 9  Desember 1957 Bank Escompto diambil alih oleh pemerintah

             RI

          b. Perusahaan Perkebunan Belanda ( Netherlandsche Handel Maatschappij /NHM) diambil alih dan diganti menjadi Bank Dagang Negara

          c. Percetakan De Unie diganti menjadi percetakan negara

          ( Diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1958)

C. Upaya Militer

Pada 19 Desember 1961 dikeluarkan TRIKORA ( Tiga Komando Rakyat ) yang berisi :

q   Gagalkan pembentukan Negara Papua bikinan kolonial Belanda

q   Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia

q   Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan

   dan kesatuan tanah air Indonesia

Realisasi TRIKORA : Dibentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada  2 Januari 1962. Tugas-tugas Komando Mandala :

q  Merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi-operasi militer dengan tujuan pengembalian wilayah propinsi Irian Barat dalam wilayah NKRI

q  Mengembangkan situasi di wilayah Irian Barat sesuai dengan taraf

perjuangan diplomasidan dalam waktu yang singkat agar di wilayah Irian Barat dapat diciptakan de facto  wilayah-wilayah yang bebas/didudukkan unsur kekuasaan pemerintahan RI

Fase-fase dalam Operasi Komando Mandala

n  Fase Infiltrasi ( Sampai akhir 1962)  Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan operasi militer guna mengembalikan wilayah Irian Barat dengan nama sandi Operasi Jayawijaya

n  Fase Eksploitasi ( Awal tahun 1963) Mengadakan serangan

terbuka terhadap pos-pos musuh yang penting

n  Fase Konsolidasi (Tahun 1964) Mendudukkan kekuasaan RI

secara mutlak di wilayah Irian Barat

PENYELESAIAN MASALAH IRIAN BARAT

Diselesaikan melalui Persetujuan New York ( 15 Agustus 1962) atas ide dari Ellsworth Bunker ( Diplomat AS) yang berisi antara lain :

n  Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Penguasa Pelaksana  Sementara PBB atau UNTEA ( United Nations Temporary Executive Authority) pada 1 Oktober 1962

n  Pada 1 Oktober 1962 akan berkibar bendera PBB dengan Belanda dan kemudian diturunkan pada 31 Desember 1962 untuk digantikan bendera RI dan PBB

n  Pemerintahan UNTEA berakhir pada 1 Mei 1963 yang kemudian diserahkan pada pihak Indonesia

n  Selama masa UNTEA, pegawai Indoneisa akan digunakan sebanyak-banyaknya dan pegawai dan tentara Belanda dipulangkan selambat-lambatnya 1 Mei 1962

n  Tahun 1969, rakyat Irian Barat akan diberi kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri yaitu bergabung dengan NKRI atau memisahkan diri

Penentuan Pendapat Rakyat
(PEPERA)

Dilaksanakan dalam tiga tahap :

n   Tahap pertama dimulai pada 24 Maret 1969, bentuk kegiatan

                konsultasi dengan Dewan Kabupaten di kota Jayapura mengenai

      tata cara penyelenggaraan pepera

n   Tahap kedua berupa pemilihan Dewan Musyawarah Pepera yang

                berakhir pada bulan Juni 1969

n   Tahap ketiga dilaksanakan Pepera dari Kabupaten Merauke dan

                berakhir pada 4 Agustus 1969 di Jayapura

Hasil : PBB menerima hasil Pepera dengan hasil rakyat Irian Barat tetap menginginkan bergabung dengan NKRI