Kehidupan Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin Masa Demokrasi Liberal ( 17 Agustus 1950-5 Juli 1959)

Kehidupan Masa Demokrasi Liberal

dan Demokrasi Terpimpin

         Masa Demokrasi Liberal ( 17 Agustus 1950-5 Juli 1959)

A. Bidang Politik

Indonesia mencoba untuk menerapkan sistem politik Demokrasi Liberal ala barat yang bentuk konkritnya terdapat kabinet-kabinet al:

1. Kabinet Natsir ( 6 September 1950-21 Maret 1951)
2. Kabinet Sukiman ( 27 April 1951-3 April 1952)
3. Kabinet Wilopo ( 3 April 1952-3 Juni 1953)
4. Kabinet Ali – Wongso ( PNI-PIR)  ( 31 Juli 1953-12 Agustus 1955)
5. Kabinet Burhanuddin Harahap ( 12 Agustus 1955- 3 Maret 1956)
6. Kabinet Ali Satroamidjojo II ( 20 Maret- 4 Maret 1957)
7. Kabinet Djuanda / Kabinet Karya (9 April 1957 – 5 Juli 1959)

Akibat sistem Liberal

Terjadinya ketidakstabilan politik yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

q   Kabinet sering berganti

q   Separatisme daerah terus bergolak

q   Adanya politik dagang sapi

q   Partai-partai mementingkan dirinya sendiri

q   Kondisi perekonomian nasional semakin buruk

B. Bidang Ekonomi

Menerapkan sistem ekonomi Liberal ( sistem ekonomi ala Barat).

Hal-hal yang membuat pembangunan ekonomi tersendat-sendat saat itu :

v   Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan akibat terjadinya berbagai pemberontakan

v   Adanya instabilitas politik karena sering bergantinya kabinet

v   Hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi (pertanian dan perkebunan)

v   Belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi ekonomi karena masih baru negaranya dan tidak memiliki tenaga ahli dan dana yang besar

Usaha-usaha yang diambil untuk memperbaiki kondisi ekonomi :

a.            Mengeluarkan kebijakan Gunting Syafruddin ( 20 Maret 1950), yaitu kebijakan untuk memotong semua uang kertas yang bernilai Rp 2,50 ke atas menjadi dua sehingga nilainya tinggal setengah.

         Hasil : Berhasil dikumpulkan uang sebesar Rp 1,6 milyar

b.            Mengubah nilai tukar rupiah  terhadap dollar Amerika Serikat guna merangsang ekspor, yaitu dengan ketentuan :

·   Untuk kepentingan ekspor, nilai rupiah ditukar menjadi Rp 7,60 dari Rp 3,80 untuk setiap dollarnya

·   Untuk kepentingan impor, nilai rupiah ditukar menjadi Rp 11,40 untuk setiap dollarnya

c.            Menggalakkan perdagangan dengan cara memberikan kredit terhadap pengusaha-pengusaha Indonesia selama tiga tahun (1950-1953).

         Hasil :   mengalami kegagalan karena pengusaha pribumi kalah bersaing dari pengusaha asing

         Solusi : Pada masa Kabinet Ali I dikeluarkan Sistem Ali-Baba, yakni kerjasama antara pengusaha Pribumi (Ali) dan nonpribumi (Baba)

          Hasil :  Mengalami kegagalan karena pengusaha nonpribumi lebih berpengalaman dan pengusaha pribumi hanya dijadikan alat untuk mendapatkan kredit

d.            Membentuk badan perencanaan ekonomi (Planning Board) pada masa Kabinet  Ali II yang diketuai Ir. Djuanda.

         Tugas : merencanakan pembangunan jangka panjang

          Hasil :   berhasil merencanakan Pembangunan Lima Tahun (1956-1961). Namun akibat situasi  politik dan keamanan nasional tidak kondusif, rencana pembangunan menjadi tertunda

      Masa Demokrasi Terpimpin
   ( 5 Juli 1959 – 11  Maret 1966 )

Merupakan bentuk pelaksanaan dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi :

q  Pembubaran badan konstituante

q  UUDS 1950 tidak berlaku dan berlakunya kembali UUD 1945

q  Dibentuk MPRS dan DPAS

PENYEBAB  KONSTITUANTE 
GAGAL  MENYUSUN UNDANG-UNDANG  DASAR BARU

SEBAB KHUSUS

Fraksi-fraksi yang ada di dewan Kontituante hanya mengurus kepentingan partai atau golongannya saja

SEBAB UMUM

n   Dilaksanakannya sistem Demokrasi Liberal yangmenganut banyak partai  dan melaksanakan sistempemerintahan parlementer

n   Sering terjadinya pergantian pemerintahan (kabinet) yang terus menerus

n   Munculnya gerakan separatis di daerah-daerah ( misal Pemberontakan  PRRI-Permesta)

SOLUSI :

Pada tanggal 21 Februari 1957, Presiden Soekarno menyampaikan gagasannya yang disebut dengan Konsepsi Presiden yang berisi :

n  Membentuk Kabinet Gotong Royong yang didukung oleh semua partai, berintikan PNI,  Masyumi, NU dan PKI ( Kabinet empat kaki )

n  Membentuk Dewan Nasional yang beranggotakan wakil-wakil golongan  fungsional sebagai badan penasehat bagi pemerintah

REAKSI :

Muncul penolakan atas munculnya Konsepsi Presiden dari beberap partai antara lain :

Masyumi, PSII, Partai Katholik, Partai Rakyat Indonesia

ALASAN :

1.    Perubahan ketatanegaraan merupakan wewenang konstitusi

2.    Tidak mau bekerjasama dengan PKI dalam pemerintahan karena PKI pernah memberontak pada peristiwa PKI Madiun 1948

Karena tidak mencapai penyelesaian yang nyata, muncul gagasan untuk kembali ke UUD 1945 dari kalangan ABRI maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Penetapan Pembubaran Konstituante
2. Penetapan berlakunya kembali UUD 1945 sebagai UUD Negara Republik Indonesia dan tidak berlakunya UUDS 1950
3. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya

Hakikat Demokrasi Terpimpin

Demokrasi yang didasarkan pada sila ke 4 Pancasila :

(Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan )

Namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan konsep, karena kata Terpimpin diartikan sebagai Terpimpin menurut kehendak Presiden Soekarno, sehingga Soekarno diberi gelar Pemimpin Besar Revolusi (PBR)

Akibat pelaksanaan Demokrasi Terpimpin terjadi penyimpangan dalam beberapa  bidang:

1. Bidang Politik

1)  Membubarkan DPR hasil pemilihan umum 1955 dengan dasar Penpres no. 3/1959 dan membentuk DPR-GR( gotong royong) dengan dasar Penpres no 4 /1960  pada 24 Juni 1959. Tugas DPR-GR :

      a. Melaksanakan Manipol (Manifesto politik)

      b. Merealisasikan amanat penderitaan rakyat ( Ampera )

      c. Melaksanakan demokrasi terpimpin

2)   Membubarkan MPR dan membentuk MPRS dengan dasar Penetapan

      Presiden nomor 2 tahun 1959

3)   Membubarkan DPA dan membentuk DPAS dengan dasar Penetapan

      Presiden Nomor 3 tahun 1959

4)  Pidato presiden 17 Agustus 1959  yang berjudul  Penemuan kembali   Revolusi Kita  dijadikan GBHN dengan ketetapan MPRS No.   /MPRS/1960 dan dinamakan Manifesto Politik (Manipol)

B. Bidang Ekonomi

Melaksanakan sistem ekonomi terpimpin dimana presiden terjun langsung mengatur ekonomi yang terpusat pada pemerintah pusat, perekonomian terpusat pada satu tangan

Akibat : Perekonomian lesu bahkan terjadi inflasi  yang sangat  tajam pada tahun 1965 yang mencapai 650%

Sebab-sebab kegagalan ekonomi terpimpin :

n  Penanganan ekonomi tidak rasional dan lebih bersifat politik tanpa kendali

n  Tak ada ukuran yang objektif dalam menilai usaha

C. Politik Luar Negeri

Politik Luar negeri mengarah pada politik mercu suar antara  lain :

q  Membagi kekuatan politik dunia menjadi dua yaitu :

  a.  Oldefo ( Old Established Forces), yaitu  kekuatan lama yang telah mapan yakni negara-negara kapitalis yang neokolonialis dan  imperialis (   Nekolim ) misalnya Inggris, Amerika, dll

     b. Nefo ( New  Emerging  Forces) , yaitu  kekuatan baru yang sedang muncul yakni negara-negara progresif revolusioner ( termasuk Indonesia dan negara-negara komunis umumnya )

q  Menyelenggarakan pesta olah raga negara-negara Nefo yang dikenal    dengan nama Ganefo ( Games of  New Emerging Forces )

q  Membentuk poros Jakarta – Peking

q  Terjadinya konfrontasi dengan Malaysia, karena Malaysia dianggap sebagai negara Nekolim ( antek-antek negara Barat ) dan menentang pembentukan negara federasi Malaysia.

Akibat : Indonesia keluar dari PBB karena Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB